SOLO, detiknews.com –Ulasan tentang tensi politik menjelang Pilkada 2024 di satu kota dan enam kabupaten di kawasan Soloraya sudah mulai memanas sejak beberapa bulan terakhir diangkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi Senin (20/5/2024). Di platform digital, jumlah percakapan mengenai politikus senior bersaing ketat dengan para pendatang baru.
Diberitakan Solopos hari ini, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih enam bulan lagi. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pemungutan suara Pilkada serentak bakal digelar pada Rabu (27/11/2024).
Namun, sejumlah kandidat yang digadang-gadang maju Pilkada Soloraya sudah bermunculan. Hal itu terlihat dalam percakapan di platform digital yang terekam dalam pemantauan media (media monitoring) oleh Solopos Institute. Pemantauan digital dilakukan dengan crawling data dari unggahan di platform digital yaitu media online, media sosial, blog, dan forum pada periode 1 April hingga 30 April 2024.
Penarikan data dilakukan bersamaan pada Senin (6/5/2024). Dalam pemantauan tersebut, nama-nama politikus senior masih cukup mendominasi di masing-masing daerah. Sementara, di beberapa kabupaten, intensitas percakapan tentang sejumlah pendatang baru juga cukup tinggi.
Di Kota Solo misalnya, percakapan mengenai Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, dan mantan anggota DPRD Solo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ginda Ferachtriawan masuk dalam urutan lima besar. Percakapan tentang Teguh sebanyak 65, Ginda sebanyak 27. Percakapan paling tinggi yakni tentang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.
Perbaiki Tata Kelola Pembiayaan PTN!
JAKARTA—Tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi khususnya yang terkait uang kuliah tunggal (UKT) harus diperbaiki. Dengan demikian UKT tidak memberatkan mahasiswa dan orang tua mereka. Hal ini ditegaskan Komisi X DPR menanggapi ramainya masalah kenaikan UKT dan sumbangan bagi perguruan tinggi negeri (PTN) atau iuran pengembangan institusi (IPI) yang memicu aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah PTN.
”Kami mendesak Kemendikbudristek antara lain memberi solusi dengan memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Jangan sampai [kenaikan UKT] membebani mahasiswa sampai tidak mampu kuliah lagi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, Kamis (16/5/2024). Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertajam pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan di pendidikan tinggi.
Hal itu, kata dia melanjutkan, penting dilakukan demi menjaga mutu pendidikan perguruan tinggi agar tetap berimbang serta berkualitas. Fikri juga berharap pemerintah melalui Kemendikbudristek memperbesar kuota beasiswa, baik dari jalur tidak mampu maupun prestasi. Menurut dia, beasiswa itu bisa menjadi opsi membantu menyelamatkan mahasiswa supaya tetap bisa melanjutkan kuliah.
Menjaga Batik Tetap Tangguh
JAKARTA—Industri kerajinan dan batik nasional yang menyerap lebih dari 1,5 juta pekerja dan tersebar merata di wilayah Indonesia terbukti tangguh dalam menghadapi kondisi kritis di tingkat global maupun lokal.
Dengan perannya itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus membantu mendorong pengembangan industri batik. Harapannya industri ini semakin produktif dan inovatif sehingga bisa berdaya saing hingga kancah global.
Dikutip dari laman kemenperin.go.id yang diakses Minggu (19/5/2024), upaya strategis yang dilaksanakan Kemenperin salah satunya adalah meningkatkan kompetensi para perajin di sektor tersebut. Sebab, industri batik dan kerajinan termasuk sektor padat karya.
Kans Industri Turunkan Angka Kemiskinan
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang butuh ditangani dengan program berkelanjutan. Beberapa lahan industri di sejumlah kecamatan pun telah disiapkan pemerintah setempat agar investasi mengalir. Sebab, industri besar diharapkan mampu menjawab masalah kemiskinan yang ada di Wonogiri.
Badan Pusat Statistik Wonogiri mencatat angka kemiskinan di Wonogiri pada 2023 turun 0,05% pada 2023 terhadap 2022 menjadi 10,94%. Setidaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri perlu menurunkan 1% angka kemiskinan agar mencapai target tingkat kemiskinan di bawah 10% pada 2024 ini.
APBD, dana desa, dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan, sudah didorong untuk program penanganan kemiskinan di Wonogiri selama ini. Alokasinya untuk menangani masalah yang masuk dalam indikator kemiskinan, seperti untuk program rehabiltiasi rumah tidak layak huni. Berdasarkan Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Wonogiri, jumlah RTLH sebanyak 20.992 unit rumah pada 2019. Kemudian pada 2023 turun menjadi sekar 2.900 unit rumah.(red.I)
Social Header