Beijing, detiknews.com - Sebuah kapal pengangkut pasokan milik Filipina bertabrakan dengan kapal Penjaga Pantai China di dekat Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa di Laut China Selatan pada Senin (17/6) waktu setempat. Beijing menuduh kapal Manila itu mengabaikan banyak peringatan serius yang diberikan.
Seperti dilansir AFP, Senin (17/6/2024), China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, mengesampingkan klaim-klaim serupa dari beberapa negara Asia Tenggara termasuk Filipina, dan mengabaikan keputusan internasional yang menyatakan klaimnya tidak memiliki dasar hukum.
Beijing mengerahkan kapal-kapal Penjaga Pantai mereka dan kapal lainnya untuk berpatroli di perairan tersebut dan telah mengubah beberapa terumbu karang menjadi pulau buatan yang dimiliterisasi. Kapal-kapal China dan Filipina telah beberapa kali terlibat serangkaian konfrontasi di perairan sengketa tersebut.
Pada Sabtu (15/6) waktu setempat, aturan baru Otoritas Penjaga Pantai China yang bisa menahan warga negara asing (WNA) atas dugaan masuk tanpa izin di wilayah perairan sengketa mulai berlaku. Berdasarkan aturan baru itu, seorang WNA bisa ditahan tanpa persidangan selama 60 hari oleh Beijing.
Otoritas Penjaga Pantai China dalam pernyataannya pada Senin (17/6) waktu setempat menuduh kapal pasokan Filipina mengabaikan peringatan dari pihaknya dan mendekati kapal patroli Beijing secara tidak profesional.
"Kapal pasokan ulang Filipina mengabaikan banyak peringatan serius dari pihak China," ucap Otoritas Penjaga Pantai Beijing dalam pernyataannya.
"Kapal itu mendekati... kapal China dengan cara yang tidak profesional, sehingga mengakibatkan tabrakan," jelas pernyataan tersebut.
Tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat insiden tabrakan kedua kapal tersebut.
Lebih lanjut, Beijing menuduh kapal Manila itu telah "secara ilegal menerobos masuk ke lautan dekat Karang Ren'ai di Kepulauan Nansha China" -- merujuk pada nama China untuk Kepulauan Spratly.
"Penjaga Pantai China mengambil tindakan pengendalian terhadap kapal Filipina sesuai dengan hukum," imbuh pernyataan Otoritas Penjaga Pantai China.
Belum ada tanggapan resmi dari otoritas Filipina atas insiden terbaru di Laut China Selatan.
Namun otoritas Manila sebelumnya menuduh Otoritas Penjaga Pantai China telah melakukan "perilaku biadab dan tidak manusiawi" terhadap kapal-kapal Filipina, dan Presiden Ferdinand Marcos Jr menyebut aturan baru Beijing sebagai eskalasi yang "sangat mengkhawatirkan".
China membela aturan barunya, dengan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan bahwa aturan itu dimaksudkan untuk "menegakkan ketertiban di lautan dengan lebih baik".(red.J)
Social Header